- Expo atau Pasar Malam? Kembalikan Jati Diri Pameran Majalengka
- Program BENGRAS Bupati Eman Suherman, Lebih dari 600 Warga Majalengka Jalani Operasi Katarak Gratis.
- Kecamatan Leuwimunding Luncurkan Inovasi, Simpatik Paman Bansos
- Danramil Talaga Hadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Talaga Majalengka Tahun 2027
- Satnarkoba Polres Majalengka Ungkap Jaringan Pengedar Narkoba di Tiga Wilayah
- Pemkab Majalengka Dukung Penggunaan Atap Genting, Dorong Ekonomi Rakyat.
- Anggota Koramil Jatitujuh Hadiri Gerak Jalan Santai HUT Kabupaten Majalengka ke-186 Wilayah Utara
- Tokoh Agama Majalengka Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
- DKC Majalengka Resmi Luncurkan Saluran WhatsApp dan Instagram sebagai Media Informasi dan Komunikasi
- Kodim 1514/Morotai Dukung Operasi Keselamatan Kie Raha 2026
Tidak Ada Lagi Proyek Asal Jadi tegas Bupati Majalengka, tidak sesuai jangan dibayar

Literasikata.id Majalengka - Bupati Majalengka, H.Eman Suherman menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka dilakukan secara berkualitas, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merusak tata kelola. Penegasan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Bakti PU ke-80, Rabu (03/12/2025) di Kantor PUTR Majalengka.
Bupati menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan bidang PUTR merupakan wajah keberhasilan pemerintah daerah, sehingga setiap proyek harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Baca Lainnya :
“Saya tidak ingin ada jalan, jembatan, atau irigasi yang baru dibangun empat bulan sudah rusak. Umur teknis harus diperhitungkan,” tegasnya.
Pengawas Jadi Garda terdepan
Menurutnya, kualitas infrastruktur sangat ditentukan oleh peran pengawas. Karena itu, ia meminta para pengawas bekerja maksimal, profesional, dan berani menolak tekanan dari pihak manapun.
“Tidak boleh ada lagi pengawas yang takut kepada pengusaha. Jika pengawas dan pelaksana berkomitmen menjaga kualitas sesuai spesifikasi, saya akan beri reward,” ujar Bupati.
Bupati juga menegaskan tidak akan mentolerir proyek yang diperjualbelikan atau dikompromikan sejak awal. “Kalau dari hulu saja sudah diperjualbelikan, mustahil hasilnya bisa berkualitas,” katanya.
Pemkab Majalengka akan melakukan koreksi menyeluruh setelah pekerjaan selesai. Setelah PHO, seluruh proyek akan ditempuh audit oleh Inspektorat untuk memastikan volume dan kualitas yang dibayarkan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Berapa hotmix yang benar-benar digelar, itu yang dibayar. Berapa bangunan irigiasi yang layak, itu yang dibayar. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya.
Bupati juga mengajak semua komponen masyarakat untuk terlibat aktif mengawasi pembangunan di lapangan. Setiap temuan pekerjaan yang rusak, tidak sesuai spesifikasi, atau tidak diselesaikan dengan baik diminta segera dilaporkan.
Peningkatan Anggaran Melalui Penjemputan Program Pusat.
Terkait anggaran, Bupati menjelaskan bahwa peningkatan bukan hanya melalui APBD, tetapi melalui upaya menjemput berbagai program dari pemerintah pusat. Pada tahun 2026 Majalengka berhasil memperoleh DAK lebih dari Rp.12 miliar untuk pembangunan Jalan Payung–Sadarehe, serta Dana Infrakstuktur Daerah (DID) Rp10 miliar untuk pembangunan jalan Beusi - Beber Ligung. Selain itu Pemkab juga menerima tambahan DID Rp. 51 miliar untuk ruas Jalan Bantarwaru–Sumberjaya.
“Kalau kita tidak aktif mengajukan, ya tidak akan dapat apa-apa. Anggaran kita terbatas, jadi kita harus banyak bergerak menjemput peluang ke pemerintah pusat dan Provinsi,” jelasnya.











