- Majalengka Hadirkan Sentra Jajanan Sore Ramah Lingkungan, Resmi Dibuka di Pinggir Kantor DPRD
- Semangat Nasionalisme Ditegakkan, Pgs Kasdim 0617/Majalengka Pimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah
- Babinsa Koramil 1708/Sukahaji Dampingi Kegiatan Pengubinan di Poktan Kayujaran Desa Palabuan
- Kapolres Dan Ketua Bhayangkari Resmikan Kolam Ketahanan Pangan Bhayangkari Cabang Majalengka
- Kapolres Pimpin Rapat Koordinasi Dalam Rangka Kesiapan Penanaman Jagung Serentak Kuartal lll
- Bhabinkamtibmas Polsek Lemahsugih Sambangi Warga Desa Cigaleuh, Sampaikan Himbauan Kamtibmas
- Polsek Majalengka Kota Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Lewat Himbauan dan Polisi Sahabat Anak
- Arahan Dandim 0617/Majalengka: Babinsa Harus Jadi Ujung Tombak di Lapangan
- Dandim 0617/Majalengka Kunjungi Koramil Jatiwangi, Berikan Arahan ke Babinsa
- Jaga Kesehatan dan Kebugaran Tubuh, Kapolres Majalengka Bersama PJU Olahraga Jalan Santai
Divisi Hukum dan Advokasi TPP HADE Laporkan Temuan Video Kampanye Calon oleh ASN

Literasikata.id Majalengka — Divisi Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pasangan (TPP) HADE resmi melaporkan temuan terkait video berdurasi 2 menit 12 detik yang menayangkan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02, Karna Sobahi-Koko Suyoko. Video tersebut diduga disebarluaskan oleh Adhi Setya Putra, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai anggota IASP, melalui grup WhatsApp "CCTV Majalengka." Berdasarkan informasi yang diperoleh, grup WhatsApp tersebut bersifat publik dan beranggotakan masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi.
Ketua Divisi Hukum dan Advokasi TPP HADE, Dudy Ruchendi, SH, MH, menyatakan bahwa laporan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap dugaan ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Majalengka. "Ini kesekian kalinya kami melaporkan dugaan ketidaknetralan ASN dalam pilkada kali ini, tetapi kami pun tidak akan bosan untuk mengingatkan para ASN di Kabupaten Majalengka agar tetap netral dalam semua kontestasi politik," ujar Dudy.
Lebih lanjut, Dudy menekankan bahwa ASN sebagai pegawai yang digaji dari uang rakyat seharusnya menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat, bukan kepada individu atau pasangan calon tertentu yang tengah bertarung dalam pilkada. "Keberpihakan ASN haruslah kepada rakyat, bukan kepada personal-personal yang ikut dalam kontestasi politik, termasuk dalam pilkada," tegasnya.
Baca Lainnya :
- BPBD Gelar Rakor Kesiapsiagaan menghadapi Potensi Bencana hidrometeorologi dan mitigasi bencana0
- Menteri P2MI Minta Masyarakat yang Akan Bekerja ke Luar Negeri Harus melalui Prosedur Resmi.0
- Babinsa Koramil 1514-02/Berebere Bantu Pemasangan Keramik Rumah di Desa Korago0
- Kalapas Hadiri Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia0
- Momentum Hari Kesehatan Nasional wujudkan Majalengka Kabupaten Sehat.0
Pihaknya berharap agar tindakan ini menjadi peringatan bagi ASN di Kabupaten Majalengka untuk menjaga profesionalitas dan netralitas dalam setiap tahapan Pilkada, sesuai dengan amanah yang diemban sebagai abdi negara (*)
